Advertise

Walhi NTT: Oekopa Lumbung Pangan, Bukan Tambang

Bengkalis Pos
Bengkalis Pos
~ Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai wilayah Desa Oekupa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT, tak layak dijadikan lokasi pertambangan.

Meski demikian kini PT Gema Energi Indonesia sudah memulai aktivitas penambangan mangan di wilayah desa tersebut.

Direktur Walhi NTT, Heribertus Naif, kepada Kompas.com, Sabtu (15/6/2013) malam, mengatakan daerah Oelopa tersebut, selain menjadi lumbung beras juga merupakan daerah penyangga yang menjamin ketersediaan air bagi lahan persawahan bagi daerah Oekopa, Oerinbesi dan Lurasik.

"Pertambangan yang sangat dekat dengan perumahan warga, sumber air dan kawasan hutan akan merusak ekosistem serta berakibat fatal bagi kelangsungan hidup masyarakat. Karena itu dibutuhkan sebuah tata ruang yang jelas," jelas Heribertus.

Menurut Heribertus, secara normatif telah dimandatkan agar pemerintah daerah melakukan penataan ruang, tetapi hingga hari ini pemerintah Kabupaten TTU belum menjalankan mandat tersebut.

"Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 sebuah pertambangan dapat dilakukan jika mendapat persetujuan masyarakat setempat. Jika ada masyarakat yang tidak setuju, seperti halnya yang terjadi pada pertambangan di desa Oekopa, maka secara hukum, aktivitas pertambangan tidak diperbolehkan di daerah tersebut karena masih dinilai ada konflik agrarian," tegasnya.

Heribertus mengatakan, pemerintah semestinya memediasi agar tidak mengorbankan rakyat terutama berkaitan dengan sumber-sumber penghidupan warga. Apalagi bagi petani, tanah adalah alat produksi yang dijadikan sumber penghidupan.

"Desa Oekopa merupakan salah satu lumbung pangan di Kabupaten TTU. Sehingga tidak dibenarkan bila daerah tersebut dikonversi menjadi kawasan tambang. Hal tersebut bertolak belakang dengan program yang dicanangkan pemerintah yakni gerakan cinta petani menuju pensiun petani dan program padat karya pangan," tambah Heribertus.

"Bila tidak dinilai, Pemkab TTU gagal dalam program tersebut dan tidak memiliki arah. Kiranya Pemkab melalui dinas Pertanian TTU mengidentifikasi daerah-daerah lumbung pertanian agar diberdayakan dan menjadi modal dalam pemenuhan pangan warga TTU. Tidak perlu berharap raskin," sambungnya.

Selain itu, wilayah desa Oekopa merupakan kawasan hutan yang berfungsi daerah tangkapan air yang menghidupi lahan persawahan Oekopa, Oerinbesi, dan Lurasik yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.

Aktivitas tambang yang dilakukan PT Gema Energi Indonesia, dinilai akan membawa dampak negatif bagi produktivitas pertanian dan kehidupan warga setempat.

"Potensi pertanian dan peternakan yang ada di Oekopa telah menghidupi warga. Tanpa tambang masyarakat berkelimpahan pangan. Jika wilayah tersebut dikonversi menjadi daerah tambang, maka masyarakat akan kehilangan sumber penghidupan mereka," kata Heribertus.

"Pertambangan juga mengganggu keharmonisan sosial masyarakat, karena ada dua kubu yang memiliki pendapat yang bertolak belakang terkait aktivitas pertambangan yang dilakukan PT. Gema Energi Indonesia. Hal tersebut bisa mengakibatkan konflik sosial. Pemkab TTU semestinya memediasi konflik ini. Karena Pengelolaan Sumber daya alam harus berbasis pada keadilan sosial dan keadilan antar generasi," pungkasnya.

Untuk diketahui, penolakan warga Oekopa dengan kehadiran perusahaan tambang mangan sudah berlangsung sejak tahun 2012 lalu.

Warga juga sudah berulang kali mendatangi DPRD TTU, bahkan mengadu hingga ke DPRD Provinsi NTT. Meski demikian, praktik tambang mangan masih terus berlangsung. (RIANITA)

Sumber: Kompas
Bengkalis Pos
Bengkalis Pos
~ Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai wilayah Desa Oekupa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT, tak layak dijadikan lokasi pertambangan.

Meski demikian kini PT Gema Energi Indonesia sudah memulai aktivitas penambangan mangan di wilayah desa tersebut.

Direktur Walhi NTT, Heribertus Naif, kepada Kompas.com, Sabtu (15/6/2013) malam, mengatakan daerah Oelopa tersebut, selain menjadi lumbung beras juga merupakan daerah penyangga yang menjamin ketersediaan air bagi lahan persawahan bagi daerah Oekopa, Oerinbesi dan Lurasik.

"Pertambangan yang sangat dekat dengan perumahan warga, sumber air dan kawasan hutan akan merusak ekosistem serta berakibat fatal bagi kelangsungan hidup masyarakat. Karena itu dibutuhkan sebuah tata ruang yang jelas," jelas Heribertus.

Menurut Heribertus, secara normatif telah dimandatkan agar pemerintah daerah melakukan penataan ruang, tetapi hingga hari ini pemerintah Kabupaten TTU belum menjalankan mandat tersebut.

"Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 sebuah pertambangan dapat dilakukan jika mendapat persetujuan masyarakat setempat. Jika ada masyarakat yang tidak setuju, seperti halnya yang terjadi pada pertambangan di desa Oekopa, maka secara hukum, aktivitas pertambangan tidak diperbolehkan di daerah tersebut karena masih dinilai ada konflik agrarian," tegasnya.

Heribertus mengatakan, pemerintah semestinya memediasi agar tidak mengorbankan rakyat terutama berkaitan dengan sumber-sumber penghidupan warga. Apalagi bagi petani, tanah adalah alat produksi yang dijadikan sumber penghidupan.

"Desa Oekopa merupakan salah satu lumbung pangan di Kabupaten TTU. Sehingga tidak dibenarkan bila daerah tersebut dikonversi menjadi kawasan tambang. Hal tersebut bertolak belakang dengan program yang dicanangkan pemerintah yakni gerakan cinta petani menuju pensiun petani dan program padat karya pangan," tambah Heribertus.

"Bila tidak dinilai, Pemkab TTU gagal dalam program tersebut dan tidak memiliki arah. Kiranya Pemkab melalui dinas Pertanian TTU mengidentifikasi daerah-daerah lumbung pertanian agar diberdayakan dan menjadi modal dalam pemenuhan pangan warga TTU. Tidak perlu berharap raskin," sambungnya.

Selain itu, wilayah desa Oekopa merupakan kawasan hutan yang berfungsi daerah tangkapan air yang menghidupi lahan persawahan Oekopa, Oerinbesi, dan Lurasik yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.

Aktivitas tambang yang dilakukan PT Gema Energi Indonesia, dinilai akan membawa dampak negatif bagi produktivitas pertanian dan kehidupan warga setempat.

"Potensi pertanian dan peternakan yang ada di Oekopa telah menghidupi warga. Tanpa tambang masyarakat berkelimpahan pangan. Jika wilayah tersebut dikonversi menjadi daerah tambang, maka masyarakat akan kehilangan sumber penghidupan mereka," kata Heribertus.

"Pertambangan juga mengganggu keharmonisan sosial masyarakat, karena ada dua kubu yang memiliki pendapat yang bertolak belakang terkait aktivitas pertambangan yang dilakukan PT. Gema Energi Indonesia. Hal tersebut bisa mengakibatkan konflik sosial. Pemkab TTU semestinya memediasi konflik ini. Karena Pengelolaan Sumber daya alam harus berbasis pada keadilan sosial dan keadilan antar generasi," pungkasnya.

Untuk diketahui, penolakan warga Oekopa dengan kehadiran perusahaan tambang mangan sudah berlangsung sejak tahun 2012 lalu.

Warga juga sudah berulang kali mendatangi DPRD TTU, bahkan mengadu hingga ke DPRD Provinsi NTT. Meski demikian, praktik tambang mangan masih terus berlangsung. (RIANITA)

Sumber: Kompas

Bengkalis Pos adalah blog berita kutipan dari berbagai sumber, dan Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber lain. Jika ada salah silahkan beri kritikan, Anda juga diperbolehkan untuk berkomentar yang tentunya tidak menyinggung SARA.

Bagaimana Pendapat Anda?
 
Copyright © 2015. Bengkalis Pos - All Rights Reserved | Template By Maskolis | Modifikasi By TutorNesia | Proudly powered by Blogger