Advertise

Menteri PKS Tak Punya Kuasa di Partai

Bengkalis Pos
Bengkalis Pos
~ Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seolah-olah memisahkan diri dengan ketiga menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II. Gara-garanya tentu karena perbedaan sikap PKS dan para menteri terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharram mengatakan, PKS selama ini memang selalu memisahkan tugas dan wewenang para kadernya di kabinet. Ecky menyebutkan sebagai segregation of duties and authorities.

Dengan pemisahan ini, Ecky mengatakan para menteri tak lagi memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan PKS. "Dari setiap pertemuan yang, para menteri tidak pernah sama sekali berpengaruh dalam menentukan kebijakan partai. Artinya, PKS sudah memutuskan bahwa menteri itu hanya mengurus eksekutif sedangkan PKS legislatif," ucap Ecky dalam acara diskusi di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jumat (21/6/2013).

Meski tak memiliki kuasa di internal partai, para menteri tetap bisa menyampaikan saran. "Mereka saran boleh saja, tapi tidak membuat keputusan," ucapnya. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dan juga anggota majelis syuro PKS yang kecewa atas sikap penolakan PKS terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Kami paham, publik pasti bingung karena siapa pun yang berbicara, akan disebut media mewakili PKS. Sementara budaya di partai kami bukan seperti itu," ucap Ecky. (LEO/LI)

Sumber: Kompas
Bengkalis Pos
Bengkalis Pos
~ Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seolah-olah memisahkan diri dengan ketiga menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II. Gara-garanya tentu karena perbedaan sikap PKS dan para menteri terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharram mengatakan, PKS selama ini memang selalu memisahkan tugas dan wewenang para kadernya di kabinet. Ecky menyebutkan sebagai segregation of duties and authorities.

Dengan pemisahan ini, Ecky mengatakan para menteri tak lagi memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan PKS. "Dari setiap pertemuan yang, para menteri tidak pernah sama sekali berpengaruh dalam menentukan kebijakan partai. Artinya, PKS sudah memutuskan bahwa menteri itu hanya mengurus eksekutif sedangkan PKS legislatif," ucap Ecky dalam acara diskusi di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jumat (21/6/2013).

Meski tak memiliki kuasa di internal partai, para menteri tetap bisa menyampaikan saran. "Mereka saran boleh saja, tapi tidak membuat keputusan," ucapnya. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dan juga anggota majelis syuro PKS yang kecewa atas sikap penolakan PKS terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Kami paham, publik pasti bingung karena siapa pun yang berbicara, akan disebut media mewakili PKS. Sementara budaya di partai kami bukan seperti itu," ucap Ecky. (LEO/LI)

Sumber: Kompas

Bengkalis Pos adalah blog berita kutipan dari berbagai sumber, dan Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber lain. Jika ada salah silahkan beri kritikan, Anda juga diperbolehkan untuk berkomentar yang tentunya tidak menyinggung SARA.

Bagaimana Pendapat Anda?
 
Copyright © 2015. Bengkalis Pos - All Rights Reserved | Template By Maskolis | Modifikasi By TutorNesia | Proudly powered by Blogger