Advertise

Di Jambi, Tak Semua Senang Terima BLSM

Bengkalis Pos
Bengkalis Pos
~ Pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di kantor pos di Pasar Jambi menuai banyak protes. Tidak semua penerima BLSM merasa senang dengan penentuan penerima BLSM dari pemerintah pusat ini.

"Memang senang, karena sedikit banyak kita terbantu, tetapi kami kasihan melihat banyak masyarakat yang tidak menerima dana ini. Sementara mereka juga dikatakan miskin," kata Kemas Nazarudin (43) warga kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung Jambi, di Kantor Pos Pasar saat mengambil BLSM, Selasa (25/6/2013). Dia pun mengaku terpaksa menerima BLSM ini.

Keterpaksaan Kemas adalah karena dia berpendapat masih banyak kelurahan lain yang perekonomiannya lebih buruk tetapi justru warganya tak mendapat BLSM. "Ya terpaksa menerima. Bila tidak menerima mubazir juga, ini kan datanya dari pusat," kata dia.

Hal yang sama disampaikan Adil, Ketua RT 18 Cempaka Putih. Menurut dia, masyarakat di RT-nya masih banyak yang belum menerima BLSM. Data penerima BLSM pun menurut dia berselisih banyak dengan data penerima beras miskin (raskin).

"Kalau data raskin, semua masyarakat dapat, tetapi kalau BLSM sangat sedikit. Kami juga tidak tahu, pemerintah itu dapat data dari siapa, apa mungkin dari pemerintah kota, atau juga permainan dari kantor pos," tutur Adil.

Wakil Kepala Kantor Pos Pasar Kota Jambi Sudirjo mengatakan data penerima BLSM dia dapatkan dari Pemerintah Pusat, bukan dari Pemerintah Daerah. "Kami terima berbentuk kartu saja. Dan kami diamanatkan untuk mengirimnya ke rumah masing-masing," ujar dia.

Karena banyaknya jumlah kartu, lanjut Sudirjo, kartu BLSM diserahkan kepada para Ketua RT. "Ketua RT-lah yang membagi-bagikan kepada masayarakat. Data itu tidak kami kurangi, dan tidak kami lebihi, semuanya pas dari pusat," sebutnya.

Sudirjo mengatakan, untuk tahap awal jumlah penerima BLSM di Jambi adalah 26.812 kepala keluarga. Rinciannya, dari Kecamatan Telanai 5.412, Jambi Timur 5.528, Pelayangan 1.158, Danau Teluk 1.051, Pasar 676, Jelutung 2.903, Jambi Selatan 5.205, dan Kotabaru 4.879. "Tahap awal seperti itu adanya, tahap kedua nanti tidak tahu lagi, apakah berkurang, atau bertambah," kata dia.

Sementara itu, Plt Wali Kota Jambi Daru Pratomo menyampaikan bahwa kesalahan yang terjadi soal BLSM bukan tanggung jawab pemerintah Kota. "Sampai saat ini, saya tidak pernah tahu kalau ada data BLSM, semuanya pemerintah pusat yang memberikannya, dan saya juga tidak tahu dari mana mereka (pemerintah pusat, red) mendapatkan data itu," kata Daru.

Tidak hanya di Kelurahan Kasang, Jambi Timur, sejumlah warga di RT 04 Kelurahan Olak Kemang, Kota Jambi juga menolak daftar penerima bantuan BLSM tersebut. Menurut warga ada beberapa nama dari 27 penerima, yang dipandang tidak layak, karena bukan orang miskin.

Menurut Arip Sopian, warga setempat, ia dan delapan warga lainnya tidak mendapatkan kartu bantuan tersebut. "Dari daftar yang kami lihat, setidaknya ada delapan orang kayo yang nerimo kartu," ucapnya. Ia membeberkan sejumlah nama warga yang dinilai layak, tapi malah tidak mendapatkan haknya.

Warga mengadukan masalah ini ke ketua RT, karena mereka gagal menemui lurah setempat yang tidak ada di kantor. Menurut warga lainnya, masalah tersebut tidak hanya terjadi di RT 04, namun hampir merata. (LEO/LI)

Sumber: Tribun News
Bengkalis Pos
Bengkalis Pos
~ Pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di kantor pos di Pasar Jambi menuai banyak protes. Tidak semua penerima BLSM merasa senang dengan penentuan penerima BLSM dari pemerintah pusat ini.

"Memang senang, karena sedikit banyak kita terbantu, tetapi kami kasihan melihat banyak masyarakat yang tidak menerima dana ini. Sementara mereka juga dikatakan miskin," kata Kemas Nazarudin (43) warga kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung Jambi, di Kantor Pos Pasar saat mengambil BLSM, Selasa (25/6/2013). Dia pun mengaku terpaksa menerima BLSM ini.

Keterpaksaan Kemas adalah karena dia berpendapat masih banyak kelurahan lain yang perekonomiannya lebih buruk tetapi justru warganya tak mendapat BLSM. "Ya terpaksa menerima. Bila tidak menerima mubazir juga, ini kan datanya dari pusat," kata dia.

Hal yang sama disampaikan Adil, Ketua RT 18 Cempaka Putih. Menurut dia, masyarakat di RT-nya masih banyak yang belum menerima BLSM. Data penerima BLSM pun menurut dia berselisih banyak dengan data penerima beras miskin (raskin).

"Kalau data raskin, semua masyarakat dapat, tetapi kalau BLSM sangat sedikit. Kami juga tidak tahu, pemerintah itu dapat data dari siapa, apa mungkin dari pemerintah kota, atau juga permainan dari kantor pos," tutur Adil.

Wakil Kepala Kantor Pos Pasar Kota Jambi Sudirjo mengatakan data penerima BLSM dia dapatkan dari Pemerintah Pusat, bukan dari Pemerintah Daerah. "Kami terima berbentuk kartu saja. Dan kami diamanatkan untuk mengirimnya ke rumah masing-masing," ujar dia.

Karena banyaknya jumlah kartu, lanjut Sudirjo, kartu BLSM diserahkan kepada para Ketua RT. "Ketua RT-lah yang membagi-bagikan kepada masayarakat. Data itu tidak kami kurangi, dan tidak kami lebihi, semuanya pas dari pusat," sebutnya.

Sudirjo mengatakan, untuk tahap awal jumlah penerima BLSM di Jambi adalah 26.812 kepala keluarga. Rinciannya, dari Kecamatan Telanai 5.412, Jambi Timur 5.528, Pelayangan 1.158, Danau Teluk 1.051, Pasar 676, Jelutung 2.903, Jambi Selatan 5.205, dan Kotabaru 4.879. "Tahap awal seperti itu adanya, tahap kedua nanti tidak tahu lagi, apakah berkurang, atau bertambah," kata dia.

Sementara itu, Plt Wali Kota Jambi Daru Pratomo menyampaikan bahwa kesalahan yang terjadi soal BLSM bukan tanggung jawab pemerintah Kota. "Sampai saat ini, saya tidak pernah tahu kalau ada data BLSM, semuanya pemerintah pusat yang memberikannya, dan saya juga tidak tahu dari mana mereka (pemerintah pusat, red) mendapatkan data itu," kata Daru.

Tidak hanya di Kelurahan Kasang, Jambi Timur, sejumlah warga di RT 04 Kelurahan Olak Kemang, Kota Jambi juga menolak daftar penerima bantuan BLSM tersebut. Menurut warga ada beberapa nama dari 27 penerima, yang dipandang tidak layak, karena bukan orang miskin.

Menurut Arip Sopian, warga setempat, ia dan delapan warga lainnya tidak mendapatkan kartu bantuan tersebut. "Dari daftar yang kami lihat, setidaknya ada delapan orang kayo yang nerimo kartu," ucapnya. Ia membeberkan sejumlah nama warga yang dinilai layak, tapi malah tidak mendapatkan haknya.

Warga mengadukan masalah ini ke ketua RT, karena mereka gagal menemui lurah setempat yang tidak ada di kantor. Menurut warga lainnya, masalah tersebut tidak hanya terjadi di RT 04, namun hampir merata. (LEO/LI)

Sumber: Tribun News

Bengkalis Pos adalah blog berita kutipan dari berbagai sumber, dan Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber lain. Jika ada salah silahkan beri kritikan, Anda juga diperbolehkan untuk berkomentar yang tentunya tidak menyinggung SARA.

Bagaimana Pendapat Anda?
 
Copyright © 2015. Bengkalis Pos - All Rights Reserved | Template By Maskolis | Modifikasi By TutorNesia | Proudly powered by Blogger