Advertise

Pemko Tebing Tinggi Bantah Korupsi

Korupsi
Bengkalis Pos
~ Pemko Tebingtinggi menyanggah predikat sebagai kota yang terindikasi paling korup di Indonesia versi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang dipublikasikan di Tribun Medan, edisi Senin (24/6/2013).

Bantahan ini disampaikan dalam faksimili yang dikirimkan bagian Hubungan Masyarakat Pemko Tebingtinggi ke redaksi Tribun, Jumat (28/6/2013). Kepala Bagian Humas Ahdi Sucipto dalam surat bantahannya menyebutkan, pihaknya tidak mengetahui parameter apa yang digunakan oleh Fitra.

"Dengan segala hormat, kita mohon LSM FITRA tidak buru-buru membuat analisis sendiri dengan menjatuhkan vonis serta mencemarkan nama baik tanpa cross check pada yang bersangkutan dalam hal ini Pemerintah Kota Tebingtinggi,"  katanya.

Fitra menabulasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas pengelolaan belanja modal pada APBD 2012 dan menempatkan Tebingtinggi sebagai urutan pertama terindikasi paling korup karena jumlah temuannya paling besar dibandingkan kota lain yang diaudit BPK.

Temuan itu antara lain adalah, ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan dengan spesifikasi dalam kontrak pada paket pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sudirman.

Temuan serupa dijumpai pada pembangunan tanggul di Seipadang, Kecamatan Bajenis  Juli-18 Nov 2012. Terdapat perubahaan pekerjaan pembangunan tanggul tanpa addendum kontrak yang berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp 1.321.816.816.

Indikasi korupsi juga ditemukan setelah BPK mencatat volume pekerjaan beronjong di Kelurahan Banjar Utama menuju Kelurahan Bandar Sakti. Pembuatan tanggul di daerah lainnya, di Kelurahan Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu juga terindikasi korup. Proyek dengan volume 974.58 m3 dan harga satuan Rp 580.659 atau keseluruhannya Rp 565.898.648,22 ternyata hanya terpasang 913.59 m3 sehingga terdapat kekurangaan pekerjaan beronjong 60.99 m3 atau senilai Rp 35.414.392,41.

Indikasi kerugian negara lain yang dikutip Fitra adalah proyek peningkatan Jalan AMD Kelurahaan Bulian dengan pekerjaan pengerasan Beton K dengan jenis beton semen bersambung dengan tulangan. Indikasi kerugian negara daerah pada dinas PU senilai Rp 35.414.392,41 dan potensi kerugian negara senilai Rp 128.984.957,51 disebutkan timbul akibat kekurangan volume pekerjaan.

Menanggapi berbagai laporan yang dilansir Fitra, Pemko Tebingtinggi  menyatakan bahwa berbagai temuan yang dianggap sebagai indikasi korupsi tersebut terjadi karena audit Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan pada saat proyek-proyek tersebut dalam proses pengerjaan.

 "Pemeriksaan BPK yang dijadikan acuan sudah ditindaklanjuti sebelum TA 2012 berakhir," sebutnya. (RIANITA)

Sumber: Tribunnews
Korupsi
Bengkalis Pos
~ Pemko Tebingtinggi menyanggah predikat sebagai kota yang terindikasi paling korup di Indonesia versi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang dipublikasikan di Tribun Medan, edisi Senin (24/6/2013).

Bantahan ini disampaikan dalam faksimili yang dikirimkan bagian Hubungan Masyarakat Pemko Tebingtinggi ke redaksi Tribun, Jumat (28/6/2013). Kepala Bagian Humas Ahdi Sucipto dalam surat bantahannya menyebutkan, pihaknya tidak mengetahui parameter apa yang digunakan oleh Fitra.

"Dengan segala hormat, kita mohon LSM FITRA tidak buru-buru membuat analisis sendiri dengan menjatuhkan vonis serta mencemarkan nama baik tanpa cross check pada yang bersangkutan dalam hal ini Pemerintah Kota Tebingtinggi,"  katanya.

Fitra menabulasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas pengelolaan belanja modal pada APBD 2012 dan menempatkan Tebingtinggi sebagai urutan pertama terindikasi paling korup karena jumlah temuannya paling besar dibandingkan kota lain yang diaudit BPK.

Temuan itu antara lain adalah, ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan dengan spesifikasi dalam kontrak pada paket pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sudirman.

Temuan serupa dijumpai pada pembangunan tanggul di Seipadang, Kecamatan Bajenis  Juli-18 Nov 2012. Terdapat perubahaan pekerjaan pembangunan tanggul tanpa addendum kontrak yang berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp 1.321.816.816.

Indikasi korupsi juga ditemukan setelah BPK mencatat volume pekerjaan beronjong di Kelurahan Banjar Utama menuju Kelurahan Bandar Sakti. Pembuatan tanggul di daerah lainnya, di Kelurahan Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu juga terindikasi korup. Proyek dengan volume 974.58 m3 dan harga satuan Rp 580.659 atau keseluruhannya Rp 565.898.648,22 ternyata hanya terpasang 913.59 m3 sehingga terdapat kekurangaan pekerjaan beronjong 60.99 m3 atau senilai Rp 35.414.392,41.

Indikasi kerugian negara lain yang dikutip Fitra adalah proyek peningkatan Jalan AMD Kelurahaan Bulian dengan pekerjaan pengerasan Beton K dengan jenis beton semen bersambung dengan tulangan. Indikasi kerugian negara daerah pada dinas PU senilai Rp 35.414.392,41 dan potensi kerugian negara senilai Rp 128.984.957,51 disebutkan timbul akibat kekurangan volume pekerjaan.

Menanggapi berbagai laporan yang dilansir Fitra, Pemko Tebingtinggi  menyatakan bahwa berbagai temuan yang dianggap sebagai indikasi korupsi tersebut terjadi karena audit Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan pada saat proyek-proyek tersebut dalam proses pengerjaan.

 "Pemeriksaan BPK yang dijadikan acuan sudah ditindaklanjuti sebelum TA 2012 berakhir," sebutnya. (RIANITA)

Sumber: Tribunnews

Bengkalis Pos adalah blog berita kutipan dari berbagai sumber, dan Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber lain. Jika ada salah silahkan beri kritikan, Anda juga diperbolehkan untuk berkomentar yang tentunya tidak menyinggung SARA.

Bagaimana Pendapat Anda?
 
Copyright © 2015. Bengkalis Pos - All Rights Reserved | Template By Maskolis | Modifikasi By TutorNesia | Proudly powered by Blogger