Advertise

Upaya Hong Kong Menjadi Kawasan Bebas Korupsi

Bebas Korupsi
Bengkalis Pos
~ Di Asia Timur, Singapura dan Hong Kong mendapat predikat wilayah yang paling bebas korupsi. Keduanya pernah menjadi koloni Inggris, tapi sementara Singapura menjadi negara berdaulat, Hong Kong masih menjadi bagian dari China.

Hong Kong memiliki reputasi sebagai kota "bersih". Berdasarkan indeks persepsi korupsi Transparency International 2012, Hong Kong berada di peringkat 14, di atas Jepang sedangkan China berada di peringkat 80.

Dengan penyerahan kembali Hong Kong ke China pada 1997, semakin banyak interaksi dengan pemerintah pusat di Beijing dan situasi ini menciptakan peluang untuk menyebarkan pengalaman kota itu membasmi korupsi ke kawasan-kawasan lain di seluruh China.

Pada saat yang bersamaan, interaksi ini juga menjadi ancaman terhadap reputasi Hong Kong.

Organisasi antikorupsi China, Komisi Independen Antikorupsi (ICAC), dipaksa menyelidiki mantan ketuanya sendiri setelah audit menunjukkan bahwa dua makan malam yang ia adakan melampaui batas tanggungan biaya ramah tamah, yaitu 450 dollar Hong Kong (Rp 550 ribu) per orang.

Kasus itu terjadi di bawah kepemimpinan Timothy Tong, yang mundur sebagai komisioner ICAC pada Juli 2012.

Detail berikutnya yang muncul menunjukkan bagaimana Tong menghabiskan uang publik untuk pesta dan membeli hadiah, termasuk untuk Cao Jianming, pejabat senior bidang hukum di China.

Hal yang lebih parah adalah ketika Tong ditunjuk sebagai anggota badan pembina politik China, Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China, setelah ia pensiun dari ICAC.

Kritikus menuduh Tong menghabiskan uang publik untuk kepentingan politiknya sendiri, sesuatu yang dibantah olehnya. Ia kini diselidiki oleh ICAC dan skandal itu membuat banyak orang bertanya apakah budaya korupsi China telah menyusupi Hong Kong.

Uang rakyat


Revolusi antikorupsi Hong Kong dimulai 40 tahun lalu, pada Juni 1973, ketika Peter Fitzroy Godber, seorang petugas polisi senior, menghindari investigasi asetnya dengan melarikan diri ke Inggris. Hal itu memicu kemarahan publik. Masyarakat berunjuk rasa menuntut ekstradisinya dan hubungan antara masyarakat Hong Kong dan pemerintah Inggris memburuk.

Untuk menyelamatkan kredibilitas Hong Kong, Gubernur Sir Murray MacLehose mengumumkan pendirian ICAC. Komisi itu memulai tugas pada 1974 dan membawa Godber kembali ke Hong Kong. Ia akhirnya dipenjara selama empat tahun. Sejak saat itu ICAC memainkan peran penting.

Hakim Stephen Char, yang telah bekerja di sana selama 28 tahun, mengatakan ICAC sukses menegakkan hukum, melakukan tindak pencegahan, dan mendidik masyarakat.

Tidak heran bila sejumlah pemerintahan di luar negeri, dan juga anggota pemerintahan Beijing, meminta saran ICAC.

Profesor Tsao King-kwun dari Universitas China Hong Kong yang memiliki spesialisasi di bidang antikorupsi, yakin bahwa korupsi antara lain berasal dari budaya tradisional China. "Secara konvensional, pejabat China akan berpikir, 'Anda adalah tamu, jadi saya harus menjamu Anda sebaik mungkin, memberi Anda makan yang enak, membuat Anda merasa nyaman.' Hal itu adalah sopan santun," jelas Tsao.

"Mereka tidak punya prinsip Barat bahwa bisnis adalah bisnis, bahwa ini adalah uang publik dan Anda tidak seharusnya menggunakannya untuk hal yang salah," kata dia.

Stephen Char mengatakan meski Hong Kong tercoreng dengan kasus Timothy Tong, ia masih memiliki keyakinan pada sistem. "Banyak komisioner datang dan pergi, ia (Timothy Tong) adalah satu-satunya yang bermasalah," tambahnya.

"Jika Anda bertanya apakah ini asimilasi budaya, saya akan mengatakan, 'Jika ia sedikit saja lebih disiplin, tidak akan ada masalah yang muncul."

Dinding api


Contoh lain terjadi pada 2006. Saat itu, seorang profesor dari Universitas Kota Hong Kong, ditawari 10.000 dollar Hong Kong oleh seorang mahasiswa China untuk memberikan jawaban ujian tertulis. Profesor yang juga berasal dari China itu melaporkan mahasiswa tersebut ke ICAC.

Kasus terbaru adalah, seorang pedagang lintas batas dan tiga pengawas toko dipenjara dan didenda karena mengurangi jumlah pasokan susu formula bayi kalengan untuk diekspor ke China, di mana permintaan tinggi, setelah investigasi yang melibatkan ICAC.

Tsao mengatakan salah satu masalah pemberantasan korupsi di Hong Kong adalah terlalu cepatnya integrasi kawasan ini dengan Beijing. "Tapi kuncinya adalah apakah kita memiliki dasar yang solid, semacam 'tembok api' untuk melawan dingin," kata dia.

Tentu saja, kota itu tidak sepenuhnya bebas korupsi.

Pada bulan Juli 2012, Menteri Pengembangan Hong Kong, Mak Chai-kwong, dipaksa mundur kurang dari dua minggu setelah ia memulai masa jabatannya, dalam kasus penggelapan dana rumah. Ia telah divonis.

Namun terlepas dari hal itu, masa depan ICAC dan budaya antikorupsi Hong Kong akan menjadi daya tarik bagi China dalam beberapa tahun mendatang.

"Setelah skandal Timothy Tong, saya mendapatkan informasi bahwa Beijing sangat prihatin, dan mereka tidak ingin melihat ICAC jatuh," kata Char, yang juga anggota partai politik prodemokrasi.

"Negara kita terlalu besar. Ada terlalu banyak orang. Kami butuh fondasi untuk membawa negara ini maju, dan fondasi itu adalah hukum, di mana semua orang melakukan tindakan sesuai hukum," katanya. (LEO/LI)

Sumber: BBC Indonesia
Bebas Korupsi
Bengkalis Pos
~ Di Asia Timur, Singapura dan Hong Kong mendapat predikat wilayah yang paling bebas korupsi. Keduanya pernah menjadi koloni Inggris, tapi sementara Singapura menjadi negara berdaulat, Hong Kong masih menjadi bagian dari China.

Hong Kong memiliki reputasi sebagai kota "bersih". Berdasarkan indeks persepsi korupsi Transparency International 2012, Hong Kong berada di peringkat 14, di atas Jepang sedangkan China berada di peringkat 80.

Dengan penyerahan kembali Hong Kong ke China pada 1997, semakin banyak interaksi dengan pemerintah pusat di Beijing dan situasi ini menciptakan peluang untuk menyebarkan pengalaman kota itu membasmi korupsi ke kawasan-kawasan lain di seluruh China.

Pada saat yang bersamaan, interaksi ini juga menjadi ancaman terhadap reputasi Hong Kong.

Organisasi antikorupsi China, Komisi Independen Antikorupsi (ICAC), dipaksa menyelidiki mantan ketuanya sendiri setelah audit menunjukkan bahwa dua makan malam yang ia adakan melampaui batas tanggungan biaya ramah tamah, yaitu 450 dollar Hong Kong (Rp 550 ribu) per orang.

Kasus itu terjadi di bawah kepemimpinan Timothy Tong, yang mundur sebagai komisioner ICAC pada Juli 2012.

Detail berikutnya yang muncul menunjukkan bagaimana Tong menghabiskan uang publik untuk pesta dan membeli hadiah, termasuk untuk Cao Jianming, pejabat senior bidang hukum di China.

Hal yang lebih parah adalah ketika Tong ditunjuk sebagai anggota badan pembina politik China, Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China, setelah ia pensiun dari ICAC.

Kritikus menuduh Tong menghabiskan uang publik untuk kepentingan politiknya sendiri, sesuatu yang dibantah olehnya. Ia kini diselidiki oleh ICAC dan skandal itu membuat banyak orang bertanya apakah budaya korupsi China telah menyusupi Hong Kong.

Uang rakyat


Revolusi antikorupsi Hong Kong dimulai 40 tahun lalu, pada Juni 1973, ketika Peter Fitzroy Godber, seorang petugas polisi senior, menghindari investigasi asetnya dengan melarikan diri ke Inggris. Hal itu memicu kemarahan publik. Masyarakat berunjuk rasa menuntut ekstradisinya dan hubungan antara masyarakat Hong Kong dan pemerintah Inggris memburuk.

Untuk menyelamatkan kredibilitas Hong Kong, Gubernur Sir Murray MacLehose mengumumkan pendirian ICAC. Komisi itu memulai tugas pada 1974 dan membawa Godber kembali ke Hong Kong. Ia akhirnya dipenjara selama empat tahun. Sejak saat itu ICAC memainkan peran penting.

Hakim Stephen Char, yang telah bekerja di sana selama 28 tahun, mengatakan ICAC sukses menegakkan hukum, melakukan tindak pencegahan, dan mendidik masyarakat.

Tidak heran bila sejumlah pemerintahan di luar negeri, dan juga anggota pemerintahan Beijing, meminta saran ICAC.

Profesor Tsao King-kwun dari Universitas China Hong Kong yang memiliki spesialisasi di bidang antikorupsi, yakin bahwa korupsi antara lain berasal dari budaya tradisional China. "Secara konvensional, pejabat China akan berpikir, 'Anda adalah tamu, jadi saya harus menjamu Anda sebaik mungkin, memberi Anda makan yang enak, membuat Anda merasa nyaman.' Hal itu adalah sopan santun," jelas Tsao.

"Mereka tidak punya prinsip Barat bahwa bisnis adalah bisnis, bahwa ini adalah uang publik dan Anda tidak seharusnya menggunakannya untuk hal yang salah," kata dia.

Stephen Char mengatakan meski Hong Kong tercoreng dengan kasus Timothy Tong, ia masih memiliki keyakinan pada sistem. "Banyak komisioner datang dan pergi, ia (Timothy Tong) adalah satu-satunya yang bermasalah," tambahnya.

"Jika Anda bertanya apakah ini asimilasi budaya, saya akan mengatakan, 'Jika ia sedikit saja lebih disiplin, tidak akan ada masalah yang muncul."

Dinding api


Contoh lain terjadi pada 2006. Saat itu, seorang profesor dari Universitas Kota Hong Kong, ditawari 10.000 dollar Hong Kong oleh seorang mahasiswa China untuk memberikan jawaban ujian tertulis. Profesor yang juga berasal dari China itu melaporkan mahasiswa tersebut ke ICAC.

Kasus terbaru adalah, seorang pedagang lintas batas dan tiga pengawas toko dipenjara dan didenda karena mengurangi jumlah pasokan susu formula bayi kalengan untuk diekspor ke China, di mana permintaan tinggi, setelah investigasi yang melibatkan ICAC.

Tsao mengatakan salah satu masalah pemberantasan korupsi di Hong Kong adalah terlalu cepatnya integrasi kawasan ini dengan Beijing. "Tapi kuncinya adalah apakah kita memiliki dasar yang solid, semacam 'tembok api' untuk melawan dingin," kata dia.

Tentu saja, kota itu tidak sepenuhnya bebas korupsi.

Pada bulan Juli 2012, Menteri Pengembangan Hong Kong, Mak Chai-kwong, dipaksa mundur kurang dari dua minggu setelah ia memulai masa jabatannya, dalam kasus penggelapan dana rumah. Ia telah divonis.

Namun terlepas dari hal itu, masa depan ICAC dan budaya antikorupsi Hong Kong akan menjadi daya tarik bagi China dalam beberapa tahun mendatang.

"Setelah skandal Timothy Tong, saya mendapatkan informasi bahwa Beijing sangat prihatin, dan mereka tidak ingin melihat ICAC jatuh," kata Char, yang juga anggota partai politik prodemokrasi.

"Negara kita terlalu besar. Ada terlalu banyak orang. Kami butuh fondasi untuk membawa negara ini maju, dan fondasi itu adalah hukum, di mana semua orang melakukan tindakan sesuai hukum," katanya. (LEO/LI)

Sumber: BBC Indonesia

Bengkalis Pos adalah blog berita kutipan dari berbagai sumber, dan Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber lain. Jika ada salah silahkan beri kritikan, Anda juga diperbolehkan untuk berkomentar yang tentunya tidak menyinggung SARA.

Bagaimana Pendapat Anda?
 
Copyright © 2015. Bengkalis Pos - All Rights Reserved | Template By Maskolis | Modifikasi By TutorNesia | Proudly powered by Blogger